Nasib Dayak Long Wai Terancam Karena Perkebunan Sawit

Nasib Dayak Long Wai Terancam Karena Perkebunan Sawit

Nasib Dayak Long Wai Terancam Karena Perkebunan Sawit – Masyarqakat Dayak Modang Long Way merupakan komunitas adat yang mendiami Kampung Long Bentuq (Long Bentuk tulisan secara administrasi negara RI), Kecamatan Busang, Kutai Timur, Kaltim.

Selain di Long Bentuq, Saat ini, Komunitas Adat Dayak Modang Long Way  juga tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur Kampung Melan, Long Nah dan  Long Tesak. Komunitas ini juga terdapat satu Kampung di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kampung Long Beleh, Kecamatan Kembang Janggut.

Hutan adat yang menjadi mata pencarian masyarakat adat Dayak Modang Long Wai saat ini menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 4 ribu hektare. Perusahaan diduga mencaplok Club388 tanah adat warga dengan mempergunakan izin konsesi diterbitkan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim).

Nasib ratusan warga adat Dayak Modang Long Wei terancam dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit setempat. Mereka pun meminta negara memperhatikan keberlangsungan nasib warga adat di Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang tersebut.

1. Hutan adat seluas 4 ribu hektare dicaplok jadi perkebunan sawit
Hutan Adat Jadi Kebun Sawit, Nasib Warga Dayak Long Wai Terancam

Masyarakat adat Dayak Modang Long Wai sudah turun temurun tinggal dan menetap di Desa Long Bentuq Kecamatan Busang, Kabupaten Kutim. Populasi masyarakatnya hanya 250 jiwa dengan mata pencaharian berburu dan berladang.

Mereka merupakan kelompok adat yang hidup sederhana mengandalkan keahlian berburu dan berladang. Lokasi dusun kelompok adat ini berjarak tujuh jam perjalanan transportasi darat dari Samboja ibu kota Kabupaten Kutim.

Masalah bermula saat Kabupaten Kutim menerbitkan izin konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 14.350 hektare di Desa Long Bentuq. Area perkebunan milik PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA) ini ternyata mengiris 4 ribu hektare masuk di wilayah hutan adat warga.

Area ini yang selanjutnya dipersoalkan warga.

“Merusak hutan adat di wilayah kami, tempat biasanya warga berburu dan berladang. Semuanya menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujar Daud.

Apalagi, limbah produksi crude palm oil (CPO) perusahaan ternyata juga mencemari aliran Sungai Jor dan Sek. Padahal air sungai kecil ini yang menjadi penghidupan konsumsi minum dan lainnya.

2. Warga adat melawan perkebunan kelapa sawit hingga harus berurusan dengan polisi
Hutan Adat Jadi Kebun Sawit, Nasib Warga Dayak Long Wai Terancam

Terkait dengan konflik dengan perusahaan, masyarakat Dayak Modang sempat mendaftarkan hak ulayat tanah adat mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Secara turun-temurun,  suku adat ini mengklaim mendiami hutan adat yang totalnya seluas 600 ribu hektare.

“Kami sempat mengirim surat KLHK mendaftarkan hutan adat Dayak Modang agar memperoleh pengakuan. KLHK setuju, tapi kenapa lokasinya berada di luar wilayah kami, sehingga percuma saja,” ungkap Daud.

Merasa perjuangannya tidak memperoleh dukungan, masyarakat Dayak Modang lantas berinisiatif memblokir akses kendaraan pengangkut CPO khusus milik SAWA. Warga berpatokan Surat Keputusan Pemprov Kaltim yang mengatur larangan tentang aktivitas kendaraan perkebunan sawit dan batu bara melintasi jalanan umum.

“Kami melakukan blokir jalan sejak tanggal 30 Januari hingga 10 Februari 2021,” kata Daud.

Ironis, warga terpaksa harus berurusan dengan aparat hukum. “Beberapa warga memperoleh panggilan sebagai saksi dari polisi. Status hukumnya belum diketahui hingga kini,” imbuhnya.

3. Warga berniat menggelar sidang adat atas kesalahan perusahaan sawit
Hutan Adat Jadi Kebun Sawit, Nasib Warga Dayak Long Wai Terancam

Meski demikian, masyarakat Dayak Modang tetap kukuh dengan tuntutannya. Mereka meminta negara menyelesaikan konflik tenurial di Desa Long Bentuq dan perlindungan hukum hak masyarakat adat.

Selain itu, pemerintah juga harus mengaudit Izin perkebunan kelapa sawit SAWA terkait dengan pelanggaran pengelolaan lingkungan di Desa Long Bentuq.

Mereka berharap agar SAWA keluar dari wilayah adat Dayak Modang Long Wai.

4. Walhi Kaltim mendesak negara melindungi hak warga adat di Long Bentuq

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim menilai kelompok masyarakat adat kerap menjadi korban konflik agraria tanah air. Kepentingan masyarakat adat kalah lawan investasi industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

“Permasalahan antara perusahaan dengan warga adat kerap terjadi,” kata Direktur Walhi Kaltim Yohana Tiko.

Tiko mencontohkan kasus Dayak Modang yang terkesan dikorbankan dalam investasi SAWA. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya melindungi kepentingan warga di wilayahnya.